Pembentukan kementerian ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RUU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Disetujui Secara Aklamasi oleh DPR dan Pemerintah

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyetujui pengesahan RUU tersebut secara bulat. Saat dimintai persetujuan oleh pimpinan sidang, seluruh fraksi memberikan jawaban tegas: “Setuju.”

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam paparannya menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII dan Panja Pemerintah. Kesepakatan itu mencakup pembentukan kelembagaan baru berbentuk kementerian yang akan menjadi pusat pelayanan terpadu atau one stop service untuk seluruh urusan haji dan umrah.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah bersepakat: satu, kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kedua, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menjadi satu atap. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh kementerian tersebut,” kata Marwan dalam siaran langsung TVR Parlemen.

Seluruh Infrastruktur dan SDM Dialihkan ke Kementerian Baru

Tak hanya soal kewenangan administratif, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga akan melibatkan pengalihan seluruh sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur dari instansi terkait ke dalam kementerian baru tersebut. Termasuk di antaranya adalah unit-unit pelaksana teknis dan fasilitas operasional yang selama ini berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

“Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji akan menjadi SDM dan infrastruktur Kementerian Haji dan Umrah,” tambah Marwan Dasopang.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Utamanya dalam menyikapi tantangan administratif dan logistik yang semakin kompleks.

Latar Belakang: Transformasi dari BP Haji ke Kementerian

Sebelum diresmikan menjadi kementerian, pengelolaan haji dan umrah sempat dialihkan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). BP Haji adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya. BP Haji dirancang sebagai entitas yang secara khusus menangani teknis penyelenggaraan haji mulai 2026.

Namun, dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR menilai bahwa penyelenggaraan haji dan umrah membutuhkan struktur kelembagaan yang lebih kuat. Sehingga disepakati bahwa BP Haji akan ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kementerian.

Langkah ini juga dianggap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan umrah, serta dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Menteri Haji dan Umrah Segera Diumumkan

Meski kementerian telah resmi dibentuk, pemerintah belum mengumumkan siapa yang akan menjadi Menteri Haji dan Umrah pertama. Namun, berbagai spekulasi sudah mulai bermunculan, termasuk nama-nama tokoh yang selama ini aktif dalam urusan haji dan keagamaan.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas yang mewakili Presiden dalam rapat paripurna menyampaikan bahwa pemerintah mendukung penuh pembentukan kementerian ini dan akan segera mengambil langkah-langkah administratif untuk pengoperasiannya.

“Kementerian ini akan segera difungsikan, dan regulasi turunannya akan segera disusun untuk mendukung pelaksanaan tugasnya,” ujar Supratman.

Pengaruh Terhadap Calon Jemaah Haji dan Umrah

Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat Indonesia, khususnya calon jemaah haji dan umrah, diproyeksikan akan menerima layanan yang lebih terintegrasi. Sistem one stop service memungkinkan proses pendaftaran, pembekalan, hingga keberangkatan dan kepulangan jemaah dilakukan dalam satu atap.

Selain itu, kementerian ini juga diharapkan mampu menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah Arab Saudi. Termasuk dalam hal kuota, akomodasi, dan layanan di Tanah Suci.

Reformasi ini pun mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Termasuk ormas Islam dan lembaga haji swasta yang selama ini menjadi mitra pemerintah.

Awal Baru dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menandai era baru dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Tanah Suci.

Dengan landasan hukum yang kuat dan dukungan politik dari DPR serta pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu membawa perubahan signifikan. Selain itu, menjadi model pengelolaan ibadah haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.

Artikel Indonesia Resmi Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Tugas Pengelolaan Haji Berpindah dari Kementerian Agama pertama kali tampil pada Farazinux.

Dalam arahannya, Taufiqur Rahman memberikan motivasi dan pesan khusus kepada seluruh peserta. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan agar seluruh latihan yang telah dilakukan tidak sia-sia. Selain itu, ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Porseni bukanlah untuk latihan, melainkan ajang untuk berlomba dan menunjukkan kemampuan terbaik.

Pesan Kepala Kemenag: Tunjukkan Penampilan Terbaik

Kepala Kemenag Demak, Taufiqur Rahman, mengingatkan bahwa Porseni adalah ajang yang sangat bergengsi di tingkat provinsi. Ia berharap para peserta dapat menjaga stamina dan mental bertanding agar tampil maksimal di arena perlombaan.

“Pertandingan tinggal menghitung hari, tetap jaga kesehatan agar latihan yang sudah kalian lakukan secara intensif tidak sia-sia. Saatnya tunjukkan kemampuan terbaik kalian di Banyumas,” ujar Taufiq saat memberikan pengarahan.

Ia juga mengingatkan bahwa keikutsertaan ini bukan sekadar perjalanan wisata, namun merupakan momen penting untuk mengharumkan nama madrasah dan Kabupaten Demak di tingkat Jawa Tengah.

225 Peserta Siap Bertanding dari Tiga Jenjang Pendidikan

Dalam laporan resmi yang disampaikan oleh Kasi Pendidikan Madrasah, Abdul Rokhim, total peserta kontingen Demak mencapai 225 orang. Jumlah tersebut terdiri dari peserta didik dan official dari tiga jenjang pendidikan, yaitu MI, MTs, dan MA.

“MI terdapat 55 peserta dan 22 official, MTs 61 peserta dan 25 official, serta MA 64 peserta dan 20 official. Jadi total keseluruhan yang akan berangkat ke Banyumas pada tanggal 26 Juli 2025 adalah 225 orang,” terang Abdul Rokhim.

Kontingen ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai perlombaan olahraga dan seni yang sebelumnya digelar di tingkat kabupaten. Peserta terbaik dari masing-masing cabang diutus untuk mewakili Kabupaten Demak di Porseni tingkat provinsi.

Apresiasi dan Dukungan Penuh dari Kemenag Demak

Taufiqur Rahman juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan Porseni, termasuk Kasi Penmad, para kepala madrasah, serta pelatih dan pendamping yang telah bekerja keras.

Ia mengakui bahwa proses seleksi dan pelatihan telah dilakukan secara profesional dan matang. Oleh karena itu, ia optimis kontingen Demak mampu memberikan prestasi terbaik dan membawa pulang medali dari ajang ini.

“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan mempersiapkan kontingen dengan maksimal. Semoga seluruh peserta dapat membawa harum nama Kabupaten Demak di tingkat provinsi,” pungkas Taufiq.

Porseni Tingkat Provinsi Jawa Tengah Digelar di Banyumas

Ajang Pekan Olahraga dan Seni Madrasah (Porseni) tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun ini akan digelar di Kabupaten Banyumas pada 26 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mengembangkan bakat siswa madrasah di bidang seni dan olahraga.

Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan pembentukan karakter peserta didik agar memiliki jiwa sportivitas, solidaritas, serta semangat kompetisi yang sehat. Porseni turut memperkuat peran madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga dalam pengembangan potensi non-akademik.

Penutup: Semangat Juang untuk Demak Juara Porseni

Dengan semangat juang tinggi dan persiapan yang matang, kontingen Porseni Kabupaten Demak diyakini mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik. Dukungan dari pemerintah, para guru, serta masyarakat menjadi bekal penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi para peserta.

Porseni bukan hanya ajang untuk bertanding, tetapi juga menjadi titik temu bakat-bakat terbaik madrasah yang akan menjadi generasi unggul bangsa. Demak optimis melangkah, Banyumas siap menyambut, dan prestasi siap diraih.

Semoga kontingan porseni Kabupaten Demak dapat meraih juara umum. Amin ya Rabbal alamin.

Artikel Kontingen Porseni Demak Resmi Dilepas, 225 Peserta Siap Berlaga di Banyumas pertama kali tampil pada Farazinux.

Proses penetapan ini selalu dinantikan oleh umat Muslim di Indonesia. Bagaimana tahapannya? Di mana saja titik pemantauan hilal? Simak informasi lengkapnya berikut ini!

Kapan Sidang Isbat Idul Fitri 2025 Digelar?

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama RI, sidang isbat penetapan Idul Fitri 2025 akan dilaksanakan pada:
📅 Sabtu, 29 Maret 2025 (bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 H).

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, saat memimpin Rapat Persiapan Sidang Isbat Awal Syawal 1446 H.

“Sidang isbat awal Syawal akan digelar pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu dilaksanakan pada tanggal 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal,” jelas Abu Rokhmad.

Tahapan Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1446 H

Proses sidang isbat Idul Fitri 2025 akan berlangsung dalam beberapa tahap:

1. Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H (dimulai pukul 16.30 WIB hingga menjelang maghrib).
2. Sidang Isbat Tertutup (sekitar pukul 18.45 WIB).
3. Pengumuman Hasil Sidang melalui konferensi pers oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Hasil sidang ini sangat dinantikan karena menentukan apakah 1 Syawal jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025 atau Senin, 31 Maret 2025.

33 Lokasi Pemantauan Hilal 1 Syawal 1446 H di Seluruh Indonesia

Pemantauan hilal dilakukan di berbagai titik strategis di Indonesia. Berikut daftar lengkapnya:

Sumatra

• Aceh: Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga
• Sumatra Utara: Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur, Medan
• Sumatra Barat: Rooftop Hotel Rangkayo Basa Syofyan Inn, Padang
• Riau: Rooftop Premier Hotel, Pekanbaru
• Kepulauan Riau: Pantai Setumu Dompak, Tanjungpinang
• Jambi: Rooftop Hotel Odua Weston, Kota Jambi
• Sumatra Selatan: Helipad Hotel Aryaduta, Palembang
• Bangka Belitung: Pantai Tanjung Raya, Bangka
• Bengkulu: Jalan Pariwisata No. 1, Kota Bengkulu
• Lampung: POB Pantai Canti, Kalianda

Jawa & Bali

• DKI Jakarta: Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta
• Jawa Barat: POB Gunung Putri, Banjar
• Banten: Pantai Anyer
• Jawa Tengah: Pantai Binangun, Rembang
• DI Yogyakarta: POB Syekh Bela Belu, Parangtritis
• Jawa Timur: Bukit Condrodipo, Gresik

Kalimantan

• Kalimantan Barat: Pantai Indah, Sungai Kakap
• Kalimantan Tengah: Menara Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya
• Kalimantan Timur: Puncak Hotel Five Premiere, Samarinda
• Kalimantan Selatan: Rooftop Zuri Express Hotel, Banjarmasin
• Kalimantan Utara: SATRAD 225 Tarakan

Sulawesi & Nusa Tenggara

• NTB: Pantai Loang Baloq, Mataram
• NTT: Rooftop Gedung BMKG, Kupang
• Sulawesi Selatan: Delf Apartemen, Makassar
• Sulawesi Barat: Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju
• Sulawesi Tenggara: Pantai Bahari, Kolaka
• Sulawesi Utara: Apartemen MTC Megamas, Manado
• Gorontalo: Obyek Wisata Hiu Paus, Bone Bolango
• Sulawesi Tengah: Gedung Observasi, Donggala

Maluku & Papua

• Maluku: Halaman Wakil Gubernur, Ambon
• Maluku Utara: Pantai Ropu Tengah Balu, Halmahera Barat
• Papua: The Hele’yo Yobeh, Jayapura
• Papua Barat: Hotel Kota Sorong

Mengapa Pemantauan Hilal Penting?

Pemantauan hilal dilakukan untuk memastikan visibilitas bulan sabit sebagai penanda awal bulan baru. Jika hilal terlihat, maka 1 Syawal akan jatuh keesokan harinya. Jika tidak terlihat, Ramadan digenapkan menjadi 30 hari.

Kapan Idul Fitri 2025? Prediksi & Kemungkinan

Berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), ada dua kemungkinan:

1. Lebaran 30 Maret 2025 (jika hilal terlihat).
2. Lebaran 31 Maret 2025 (jika hilal tidak terlihat).

Hasil resmi akan ditentukan dalam sidang isbat.

Ikuti Update Terkini di Google News

Untuk informasi terbaru seputar sidang isbat Idul Fitri 2025, pantau terus perkembangan di:
🔗 Google News – Sidang Isbat 1 Syawal 1446 H

Jangan lewatkan momen penting ini! Bagikan artikel ini agar lebih banyak orang mengetahui jadwal resmi Lebaran 2025.

Selamat menunaikan ibadah Ramadan & semoga kita semua meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri! 🎉🕌

Artikel Sidang Isbat Idul Fitri 2025: Kapan Lebaran 1 Syawal 1446 H? Simak Jadwal & Lokasi Pemantauan Hilal! pertama kali tampil pada Farazinux.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi lintas sektoral di STIK-PTIK Jakarta. Seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu (12/3/2025). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih fleksibel. Sehingga arus lalu lintas lebih lancar dan tidak menumpuk pada waktu yang bersamaan.

Alasan Perpanjangan Libur Lebaran 2025

Menag Nasaruddin Umar menyatakan bahwa perpanjangan libur Lebaran. Hal dilakukan untuk memberikan waktu liburan lebih panjang bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Awalnya, libur Lebaran direncanakan mulai 24 Maret 2025. Namun setelah mempertimbangkan faktor hari libur madrasah yang biasanya meliputi Jumat dan Sabtu, keputusan diubah menjadi 21 Maret 2025.

“Kami memang mengusulkan supaya memberi waktu lebih panjang masa liburan ini. Tadinya kita sepakati edaran pertama itu tanggal 24 Maret 2025. Tetapi karena madrasah liburnya lebih ada hari Jumat, di situ ada hari Jumat, Sabtu, ya makanya kita ubah itu menjadi tanggal 21 Maret 2025,” ujar Nasaruddin.

Mengurai Kemacetan Arus Mudik

Selain memberikan waktu liburan lebih lama, perpanjangan ini juga bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Dengan rentang libur selama 20 hari, diharapkan masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik lebih fleksibel dan tidak terkonsentrasi dalam waktu yang singkat.

“Dengan demikian, rentang perjalanan mudik ini nanti akan lebih panjang, kurang lebih 20 hari. Jadi bisa lebih panjang untuk masyarakat, bisa dipakai untuk mengurai kemacetan yang bisa terjadi,” tambah Nasaruddin.

Dampak Perpanjangan Libur Lebaran

Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, terutama orang tua murid yang ingin lebih leluasa dalam merencanakan mudik Lebaran. Namun, pemerintah juga mengimbau agar sekolah dan madrasah menyesuaikan kalender akademik mereka agar tidak mengganggu proses belajar mengajar secara keseluruhan.

Dengan adanya perpanjangan libur Lebaran ini, diharapkan perayaan Idul Fitri 1446 H dapat berjalan lebih lancar. Sehingga masyarakat dapat menikmati momen berkumpul bersama keluarga tanpa terburu-buru.

Demikianlah informasi resmi masa libur panjang lebaran 2025. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan libur Lebaran 2025 dan kalender akademik, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kementerian Agama atau mengunjungi Google News untuk mendapatkan berita terkini.

Artikel Libur Panjang Lebaran 2025: Sekolah dan Madrasah Libur Mulai 21 Maret pertama kali tampil pada Farazinux.

Surat Pengumuman Resmi Kementerian Agama file PDF dapat anda unduh di bagian bawah artikel ini. Adapun ketentuan PPPK TA 2024 yang termaktub dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

Isi Pengumuman Hasil Seleksi

1. Halaman 1

1. Pelamar Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 yang:
   a. Nomor registrasi dan nama yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah pelamar yang Memenuhi Syarat dan dinyatakan LULUS seleksi administrasi dan dapat mengecek di akun SSCASN masing-masing; dan  
   b. Nomor registrasi dan nama yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat dan dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi administrasi dan dapat mengecek di akun SSCASN masing-masing.  
2. Pelamar yang dinyatakan TIDAK LULUS seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi dalam masa sanggah. Pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2025 melalui akun SSCASN masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id;  
3. Ketentuan pelamar dalam masa sanggah adalah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen, mengunggah dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun;
4. Panitia Seleksi PPPK dapat menerima atau menolak sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar dan hasil sanggah diumumkan sesuai jadwal Panitia Seleksi Nasional;  
5. Pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi. Pelamar yang TIDAK LULUS seleksi administrasi tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;

2. Halaman 2

6. Seluruh Pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi, wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);  
7. Kartu Tanda Peserta Ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id setelah hasil sanggah diumumkan;
8. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian pada laman https://kemenag.go.id;  
9. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024;
10. Apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK. Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK;  
11. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan; dan  
13. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat; dan
14. Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi PPPK melalui:

a. Website: https://kemenag.go.id atau https://casn.kemenag.go.id;
b. Instagram: @kemenag_ri;
c. X: @Kemenag_RI; dan
d. helpdesk SSCASN: https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/.

Download Surat Pengumuman

Artikel Hasil Seleksi Administrasi PPPK Kemenag Tahap II TA 2024 pertama kali tampil pada Farazinux.

Oleh karena itu, untuk template desain yang farazinux.com bagikan dalam berbagai format. Diantaranya adalah CDR (CorelDraw X7 atau yang lebih baru), PDF, Ai maupun PSD. Seluruh file tersebut dapat anda unduh gratis pada link download di bawah.

Jadwal Imsak dan Sholat Ramadhan 1446 / 2025 DKI Jakarta

Berikut ini adalah data jadwal imsakiyah dan sholat pada bulan Ramadhan 1446 H / 2025 M. Berlaku untuk wilayah DKI Jakata (Kecuali Kepulauan Seribu). Untuk wilayah lainnya silahkan klik di sini.

1. Tanggal 1 s.d. 10 Ramadhan 1446

2. Tanggal 11 s.d. 20 Ramadhan 1446

3. Tanggal 21 s.d. 30 Ramadhan 1446

Download Template Desain Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta

Silahkan klik tombol download di bawah preview jadwal imsak dan buka puasa Ramadhan dan sholat wajib sesuai ekstensi filenya.

Demikianlah jadwal imsakiyah untuk wilayah DKI Jakarta Ramadhan 1446 H / 2025 M. Kunjungi selalu farazinux.com untuk mendapatkan template berbagai desain menarik namun tetap gratis.

Terima kasih sudah berkenan berkunjung di web kami farazinux.com. Apabila anda berkenan menyisihkan donasi untuk berkembangnya web ini, merupakan kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami. Anda dapat berdonasi melalui saweria seikhlasnya, silahkan klik pada tombol donasi di bawah ini.

Artikel Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta 2025 | PDF, CDR, Ai, PSD pertama kali tampil pada Farazinux.

Dalam surat edaran bersama tersebut mengatur tata cara kegiatan belajar mengajar selama bulan suci Ramadhan 1446 H / 2025 M. Sehingga berita hoax yang tersebar sebelumnya dapat tertepis dengan edaran resmi ini.

Libur dan Tanggal Pembelajaran Ramadhan

Berikut ini adalah daftar tanggal / hari libur Ramadhan 1446 H / 2025 M. Selain libur, perlu diingat pula tanggal 6 sampai dengan 25 Maret 2025 pembelajaran tetap berlangsung di sekolah/ madrasah.

• 27 dan 28 Februari serta tgl. 3, 4, dan 5 Maret 2025, Pembelajaran Mandiri, di lingkungan Keluarga dan masyarakat, penugasan dari Sekolah/Madrasah.
• 6 sd 25 Maret, pembelajaran di sekolah/madrasah beserta kegiatan keagamaan lainnya.
• 26, 27, dan 28 Maret serta tgl. 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, libur sekitar Idul Fithri 1446H/2025M
• 9 April 2025, kegiatan belajar mengajar kembali normal.

Tata Cara Pembelajaran Selama Ramadhan

Selama bulan Ramadhan, pemerintah bersama dengan orang tua / wali siswa diminta pro-aktif. Sehingga tujuan pembelajaran Ramadhan dapat tercapai secara maksimal.

Dalam surat edaran bersama 3 menteri menyebutkan beberapa peran serta pemerintah bersama masyarakat/ orang tua/ wali diantaranya adalah:

Pemerintah daerah

1. menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani oleh sekolah.
2. menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota:

1. menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani madrasah/ satuan pendidikan keagamaan.
2. Menyelaraskan waktu peiaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/ satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan.

Peran Orang Tua/ Wali:

1. orang tua/wali membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah.
2. memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

Download Surat Edaran Bersama 3 Menteri

Demikianlah surat edaran pembelajaran Ramadhan 2025. Selamat menjelakankan ibadah puasa Ramadhan 1446 H ini. Semoga kita menjadi orang yang semakin bertaqwa.

Artikel Pembelajaran Ramadhan 2025 Sesuai SEB 3 Menteri pertama kali tampil pada Farazinux.

Dalam aplikasi simpeg5 Kementerian Agama tersebut ASN dapat melengkapi data dan mengarsipkan dokumen kepegawaiannya. Sehingga dengan aplikasi simpeg5 ini pegawai dapat mengakses data dan dokumen kepegawaian masing-masing.

Salah satu manfaat simpeg5 Kementerian Agama ini adalah layanan KGB. Setelah admin kepegawaian pada unit kerja menerbitkan SK KGB, maka admin kepegawaian akan mengirimkan ke ASN Kemenag (Kementerian Agama) melalui simpeg5. Sedangkan ASN Kemenag dapat mengunduh langsung SK KGB nya dari aplikasi simpeg5 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login Aplikasi SIMPEG 5

Silahkan buka https://simpeg5.kemenag.go.id sehingga tampil seperti gambar di bawah ini. Untuk user silahkan isikan NIP masing-masing. Sedangkan password gunakanlah password yang sama dengan untuk mengakses aplikasi Pusaka.

Setelah anda masukkan NIP dan password, silahkan klik tombol login.

2. Memilih Menu Profil

Tampilan setelah berhasil login simpeg5, adalah nampak pada seperti gambar di bawah ini. Setelah loading selesai, silahkan klik pada icon profil seperti yang ditunjukkan anak panah pada gambar.

3. Memilih Menu KGB

Setelah berhasil login, silahkan klik pada menu KGB di sidebar sebelah kiri seperti pada gambar di bawah ini ditandai dengan kotak merah. Setelah muncul data KGB silahkan klik pada tombol lihat sesuai dengan TMT KGB yang akan anda download.

Jendela dokumen pdf SK KGB akan muncul seperti pada gambar di bawah ini.

4. Cara Download PDF SK KGB

Setelah preview dokumen KGB tampil seperti gambar di atas. Klik icon panah ke bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mengunduh file PDF. Atau klik icon printer untuk mencetak dokumen KGB secara langsung.

Demikianlah cara download SK KGB dari aplikasi Simpeg5. Dokumen yang anda unduh dari simpeg5 mulai bulan Januari 2025 ini menggunakan tte atau tanda tangan digital. Sehingga dokumen asli tersebut adalah berupa file pdf yang terunduh secara langsung.

Artikel Cara Download SK KGB | ASN Kementerian Agama pertama kali tampil pada Farazinux.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp 4.000.027,21 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024). Sehingga hal ini juga merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji.

Kuota Haji 2025 per Provinsi

Adapun rincian kuota jemaah haji tahun 1446 H / 2025 M per Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Sumatera

• Aceh: 4.378
• Sumatera Utara (Sumut): 8.328
• Sumatera Barat (Sumbar): 4.613
• Riau: 5.047
• Jambi: 2.909
• Sumatera Selatan (Sumsel): 7.012
• Bengkulu: 1.636
• Lampung: 7.050
• Kepulauan Riau (Kepri): 1.291
• Bangka Belitung (Babel): 1.065

2. Jawa

• DKI Jakarta: 7.926
• Jawa Tengah (Jateng): 30.377
• Jawa Barat (Jabar): 38.723
• Banten: 9.461
• Jawa Timur (Jatim): 35.152
• Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 3.147

3. Kalimantan

• Kalimantan Barat (Kalbar): 2.519
• Kalimantan Tengah (Kalteng): 1.612
• Kalimantan Selatan (Kalsel): 3.818
• Kalimantan Timur (Kaltim): 2.586
• Kalimantan Utara (Kaltara): 416

4. Sulawesi

• Sulawesi Utara (Sulut): 713
• Gorontalo: 978
• Sulawesi Tengah (Sulteng): 1.993
• Sulawesi Selatan (Sulsel): 7.272
• Sulawesi Tenggara (Sultra): 2.019
• Sulawesi Barat (Sulbar): 1.453

5. Bali & Nusa Tenggara

• Bali: 698
• Nusa Tenggara Barat (NTB): 4.499
• Nusa Tenggara Timur (NTT): 668

6. Maluku dan Papua

• Maluku: 1.086
• Maluku Utara (Malut): 1.076
• Papua Barat: 723
• Papua: 1.076

Dari data di atas, calon jemaah haji terbesar adalah dari Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 38.723 jemaah. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan jumlah calon jemaah haji 35.152 dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30.377 calon jemaah haji.

Sementara Provinsi Bali (698 jemaah) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (668 jemaah) merupakan 2 provinsi dengan jumlah calon jemaah haji paling sedikit di tahun 2025.

Walaupun terdapat penurunan biaya, namun tentu kita tetap berharap pelayanan haji tahun 2025 ini akan semakin lebih baik. Amin ya Rabbal alamin.

Artikel Kuota Jemaah Haji Reguler Per Provinsi 1446 H/2025 M pertama kali tampil pada Farazinux.

Tujuh puluh sembilan tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Sjahrir II dengan Menteri Agama Pertama H.M. Rasjidi. Momen ini setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti (HAB). Penamaan “Hari Amal Bakti” merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama.

Isi Teks Pidato Menteri Agama dalam HAB ke 79

Peran Kementerian Agama dalam Membangun Kerukunan

Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Misi Kementerian Agama adalah memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama, dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda antiagama. Meski demikian, negara memberi tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia yang religius.

Tantangan Global dan Peran Kementerian Agama

Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspons secara serius, termasuk oleh para agamawan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan Asta Cita Presiden.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

Salah satu tugas terpenting Kementerian Agama adalah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan asta cita pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini antara lain dilakukan melalui program Kemandirian Pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana punia, dan gerakan filantropi lainnya.

Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi

Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penghargaan dan Apresiasi

Kita juga patut bersukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada lima Kantor Kemenag Kabupatan/Kota dan tiga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) binaan Kementerian Agama.

Link Download Teks Sambutan Menteri Agama dalam HAB 79

Berikut ini adalah link download naskah sambutan Menteri Agama (Menag) untuk dibacakan dalam upacara HAB (Hari Amal Bhakti) Kementerian Agama ke 79 tanggal 3 Januari 2025.

Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 merupakan momentum untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam membangun kerukunan dan kemajuan bangsa. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat.

Artikel Teks Pidato Menteri Agama dalam Upacara HAB 79 Tahun 2025 | PDF Word pertama kali tampil pada Farazinux.